Seputar Peradilan

Rapat Akhir Tahun (RAT) Koperasi Hikmatul Wapa Pengadilan Agama Barabai Tahun Buku 2018

Kamis, 18 April 218 bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Barabai dilangsungkan Rapat Anggota tahunan (RAT) Koperasi Hikmatul Wapa tahun buku 2018. Acara yang berlangsung dari pukul 15.30 wita tersebut dimulai dengan Pembukaan kemudian di teruskan dengan sepatah kata dari Pengurus KPRI Hikmatul Wapa yang disampaikan oleh Bapak H. Syarhani Mahdi, S.H.,M.H

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Barabai, Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I memberikan apresiasi yang baik kepada semua Pengurus Koperasi yang telah mendedikasikan pengetahuan tenaga dan waktunya untuk perkembangan Koperasi Hikmatul Wapa. Pada kesempatan tersebut ketuapun berbagi cerita tentang awal berdirinya Koperasi Hikmatul Wapa pada tahun 1995 hingga proses perizinan hingga memperolah Badan Hukum.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan penghargaan kepada anggota yang paling banyak menabung kepada ibu Dra. Hj. Maryanah, S.H,M.H dan banyak meminjam Bapak Syarkawi, S. Ag

Setelah Pembacaan doa acara dilanjutkan dengan Rapat Anggota tahunan yang dipimpim oleh Ketua Koperasi Hikmatul Wapa yang dimulai dengan Pengesahan Tata Tertib setelah tata tertib di sahkan, acara dilanjutkan dengan Laporan Pengurus KPRI Hikmatul Wapa Tahun Buku 2018 dan Laporan Pengurus dapat diterima namun dengan bebarap catatan. Acara selanjutnya ada laporan Pengawas KPRI Hikmatul Wapa Tahun Buku 2018.

Setelah laporan pengurus dan pengawas dapat diterima akhirnya Pengurus KPRI Hikmatul Wapa periode tahun 2016-2018 dinyatakan bubar dan dilanjutkan dengan pemilihan Pengurus KPRI Hikmatul Wapa periode tahun 2019-2020 sebagai berikut :

Ketua                          : Muhammad Yusuf, SH

Wakil Ketua               : Drs. H. Rajudin

Sekretaris                  : Nur Hilaliah, S.Ag.

Wakil Sekretaris       : Sri Rahma Agustina, S.Kom

Bendahara                : Dra. Hj. Mulyani

Dalam  Rencana Kerjanya untuk tahun Buku 2019 Pengurus yang baru menghendari adanya peningkatan pendapat yakni dari iuran wajib yang semula Rp50.000,00 menjadi Rp100.000,00.