Pengadilan Agama Barabai terus berupaya menjaga kualitas sumber daya manusianya, tidak hanya dari sisi kinerja teknis, tetapi juga dari sisi moralitas dan etika. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Barabai menggelar kegiatan sosialisasi peraturan terbaru yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai seusai sosialisasi standar pelayanan dan budaya kerja.

Dalam pemaparannya, Wakil Ketua menyoroti fondasi utama yang menjadi pedoman tingkah laku bagi seluruh warga peradilan. Beliau membedah secara rinci tiga regulasi krusial yang wajib dipahami dan diimplementasikan.

Poin pertama yang disampaikan adalah mengenai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Beliau mengingatkan para hakim agar senantiasa menjaga keluhuran martabat serta perilaku, baik di dalam maupun di luar persidangan.

Tidak hanya bagi hakim, Wakil Ketua juga menekankan aturan yang mengikat bagi seluruh pegawai. Beliau memaparkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Sosialisasi ini mencakup pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap pegawai. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Barabai dapat terhindar dari pelanggaran disiplin dan mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi masyarakat.

Usai pemaparan materi yang padat sejak pagi hari, suasana seketika mencair saat memasuki sesi penutup karena ada kejutan berupa pembagian doorprize untuk memeriahkan acara. Sorak sorai gembira mewarnai ruangan saat undian dilakukan, di mana sebanyak 12 orang pegawai yang beruntung berhak membawa pulang bingkisan menarik. Sesi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mempererat keakraban antarpegawai sebelum kembali beraktivitas.

Kualitas pelayanan publik menjadi wajah utama sebuah instansi pemerintah. Menyadari hal tersebut, Pengadilan Agama Barabai menggelar Sosialisasi Standar Pelayanan dan Budaya Kerja yang diikuti Hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Barabai pada Rabu, 07 Januari 2026.

Selaku narasumber, Ketua Pengadilan Agama Barabai, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., memaparkan bahwa standar pelayanan peradilan tidak boleh lepas dari koridor hukum yang berlaku. Beliau menggarisbawahi dua payung hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Inti dari regulasi tersebut bermuara pada empat poin utama yang harus dipedomani, yaitu pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh budaya kerja yang unggul. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, beliau mengimbau seluruh pegawai untuk konsisten menerapkan kombinasi budaya kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) untuk menjaga kenyamanan lingkungan kerja, serta 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat. Menariknya, beliau menambahkan satu elemen spiritual yang tidak kalah penting, yaitu 1D atau Doa.

Sosialisasi ini diharapkan dapat me-recharge semangat aparatur Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga menyentuh hati masyarakat dengan keramahan dan nilai spiritual.

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pengadilan Agama Barabai menggelar rangkaian sosialisasi intensif mengenai Sistem Pengendalian Internal setelah Rapat Zona Integritas selesai. Kegiatan ini menjadi langkah preventif strategis untuk memastikan seluruh aparatur memahami rambu-rambu etika dan pengawasan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini mencakup empat materi krusial yang saling berkaitan dalam menjaga integritas lembaga.

Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai Whistleblowing System (WBS). Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh aparatur dan masyarakat dalam melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan pengadilan. Dengan sistem yang menjamin kerahasiaan pelapor, diharapkan tidak ada lagi ketakutan untuk mengungkap kebenaran demi perbaikan institusi.

Materi kedua berfokus pada Penanganan Gratifikasi. Dalam sesi ini, Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Barabai diwakili oleh Bapak Mochamad Firdaos, S.H.I., M.H., memberikan pemahaman mendalam mengenai batasan pemberian hadiah. Seluruh pegawai diingatkan untuk berani menolak atau melaporkan segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selanjutnya, sosialisasi dilanjutkan dengan materi ketiga tentang Penanganan Benturan Kepentingan dan ditutup dengan materi tentang Sosialisasi e-Binwas (Elektronik Pembinaan dan Pengawasan). Aplikasi ini merupakan terobosan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan secara digital. Dengan e-Binwas, proses pembinaan dan pengawasan menjadi lebih efektif, efisien, dan terekam dengan baik secara elektronik.

Rangkaian sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi “sistem imun” bagi Pengadilan Agama Barabai, sehingga seluruh aparatur dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan senantiasa menjaga marwah peradilan.