Sesuai dengan Surat Kepala KPPN Barabai Nomor UND-4/KPN.1903/2026 tentang Forum Penguatan Pelaksanaan APBN, maka Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Bapak Aan Wiharyanto, S.H., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Januari 2026 di Aula Lantai II KPPN Barabai.

Alhamdulillah, Sekretaris Pengadilan Agama Barabai tidak pulang dengan tangan kosong. Beliau membawa serta tiga penghargaan dari KPPN Barabai, yakni Peringkat Kedua Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Semester II Tahun 2025 (402540), Peringkat Kedua Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester II Tahun 2025 (402541), dan Peringkat Ketiga Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Semester II Tahun 2025 (402540).

Capaian luar biasa ini adalah bukti nyata kerja keras dan sinergi seluruh aparatur, dalam mengelola keuangan negara secara profesional dan akuntabel. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Barabai untuk terus mempertahankan kinerja terbaik di masa mendatang.

Pengadilan Agama Barabai kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti program pembinaan “SAPA” yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, 21 Januari 2026. Program “SAPA” merupakan inovasi PTA Banjarmasin yang dirancang sebagai sarana pembinaan berkelanjutan bagi seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Selatan.

Program “SAPA” kali ini mengusung tema “Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP” yang menghadirkan Ibu Sholikhah, S.E., Perencana Pertama Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai narasumber. Dalam paparannya, beliau memberikan gambaran umum mengenai dokumen SAKIP 2025 yang memiliki perbedaan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Narasumber menekankan bahwa dokumen SAKIP tahun 2025 harus disusun lebih komprehensif dengan memuat 13 kriteria indikator yang telah ditetapkan. Perubahan standar ini menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam dari setiap satuan kerja agar laporan yang dihasilkan benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Keikutsertaan Pengadilan Agama Barabai dalam sosialisasi ini menjadi langkah antisipatif agar penyusunan dokumen SAKIP 2025 dapat berjalan lancar, sesuai dengan format terbaru, serta dapat diselesaikan tepat waktu sebelum batas akhir pengumpulan yang telah ditentukan.

Pengelolaan keuangan yang sehat akan melahirkan ketenangan batin . Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan benteng pertahanan pertama bagi seorang hakim. Hakim yang tenang secara finansial akan mampu memutus perkara dengan adil tanpa intervensi. Untuk itu, literasi keuangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga independensi dan mencegah perilaku koruptif atau transaksional akibat kegagalan mengelola penghasilan.

Mengingat pentingnya literasi perencanaan dan pengelolaan keuangan, Ketua Pengadilan Agama Barabai, Bapak Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., bersama Wakil Ketua Bapak H. Riduan, S.Ag., M.H., dan seluruh jajaran Hakim Pengadilan Agama Barabai mengikuti kegiatan sosialisasi daring yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) bertajuk “Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” pada Rabu, 21 Januari 2026. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, kegiatan ini diikuti secara khidmat sebagai bentuk komitmen dalam menjaga marwah dan integritas profesi hakim.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli di bidang perencanaan keuangan, di antaranya Ligwina Hananto (CEO & Lead Financial Trainer QM Financial) serta praktisi perbankan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Para narasumber memberikan tips praktis mengenai cara mengatur cash flow hingga instrumen investasi syariah yang aman bagi pejabat negara.

Bagi jajaran Hakim Pengadilan Agama Barabai, materi ini menjadi insight yang sangat berharga untuk membangun gaya hidup yang proporsional dan bermartabat. Dengan literasi keuangan yang mumpuni, diharapkan para hakim dapat terhindar dari jeratan masalah ekonomi yang seringkali menjadi celah masuknya godaan gratifikasi, sehingga integritas lembaga peradilan tetap terjaga.