DUKUNG PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK, PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI DISKUSI HYBRID

DUKUNG PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK, PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI DISKUSI HYBRID

Menindaklanjuti Surat dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2001/DjA/HM.01.1/7/2023, Pengadilan Agama Barabai ikuti Diskusi Pelaksanaan Putusan Perceraian di Australia dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

 

Bertempat di Ruang Media Center, pada pukul 10.00 WITA, Ketua Pengadilan Agama Barabai H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si bersama dengan Hakim dan Panitera mengikuti secara daring kegiatan tersebut yang juga diikuti oleh para hakim tingkat pertama dan tingkat banding dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Otonomi di bawah Perguruan Tinggi.

Terlaksananya kegiatan ini dilatar belakangi peningkatan jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, khususnya untuk gugatan cerai dan permohonan cerai dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Menurut Riset yang dilakukan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) pada tahun 2018 menemukan bahwa 95% dari 450.000 kasus perceraian yang diakhiri setiap tahunnya di Indonesia melibatkan anak di bawah usia 18 tahun dan hanya 1% keputusan cerai yang mengandung pengasuhan anak dan nafkah pasangan. Dengan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua anak, diperkirakan lebih dari 850.000 anak setiap tahun terancam tidak memperoleh hak dasarnya. Akibatnya, perempuan dan anak rentan jatuh miskin, tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan berpotensi menjadi korban kekerasan atau meningkatnya persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan salah satu indikator tingkat efektivitas penegakan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata dan ekonomi. Oleh karena itulah berdasarkan hasil Dialog pertukaran informasi antara Australia, Indonesia dan negara lainnya beberapa waktu lalu mendiskusikan pengalaman Australia dalam mereformasi sistem dukungan keluarga setelah perceraian sehingga pengasuhan anak dan pemeliharaan pasangan dapat dilaksanakan secara efektif bagi perempuan dan anak.

Forum pertukaran ini untuk membahas bagaimana perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan perceraian di Australia dilakukan dan berefleksi bagaimana hal tersebut dilakukan, tantangan serta pilihan rekomendasi ke depan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia meliputi pihak yang membayar nafkah anak, jumlah nafkah anak serta bagaimana proses pembayarannya.

Dengan terlaksananya acara ini diharapkan terbentuknya kerangka peraturan dan kebijakan yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan anak dalam perceraian serta pemenuhan hak-haknya.