MATANGKAN STRATEGI ANGGARAN DAN PENGADAAN, PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI KONSOLIDASI BERSAMA PTA BANJARMASIN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2594/SEK.PTA.W15-A/RA1.1/XII/2025 tentang Konsolidadi Perencanaan dan Anggaran, maka Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian PTIP Pengadilan Agama Barabai mengikuti kegiatan tersebut secara daring pada hari Senin tanggal 22 Desember. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan satuan kerja dalam menghadapi siklus anggaran dan pengadaan mendatang.

Hadir Sekretaris PTA Banjarmasin memberikan arahan terkait perencanaan dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2026, serta sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran PTA Banjarmasin. Keduanya memberikan materi dan informasi terkait kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perencanaan anggaran.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah persiapan PBJ. Narasumber memaparkan mengenai persyaratan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta menjelaskan alur pemilihan penyedia sesuai regulasi terbaru guna menghindari kendala administratif maupun hukum di kemudian hari. Pemahaman mengenai mekanisme PBJ ini penting bagi satuan kerja agar proses pengadaan di lingkungan peradilan dapat berjalan transparan, kompetitif, dan tepat sasaran.

Selain fokus pada pengadaan tahun berjalan, konsolidasi ini juga menatap jauh ke depan dengan membahas Baseline Anggaran tahun 2027. Pembahasan ini krusial untuk memastikan usulan anggaran Pengadilan Agama Barabai selaras dengan kebutuhan prioritas instansi dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang berlangsung hangat. Salah satu topik pembahasannya adalah mengenai pengadaan sewa mesin fotocopy, kendala dan masukan satuan kerja untuk pengadaan tahun mendatang.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Pengadilan Agama Barabai berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional demi mendukung pelayanan prima bagi masyarakat.