PA Barabai Tandatangani MoU Posbakum dengan LKBH UIN Antasari Banjarmasin

Mengawali tahun 2018 Pengadilan Agama Barabai menjalankan satu kegiatan yang merupakan salah satu program kerja di Tahun 2018 yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bersama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin menjalin kerjasama dalam hal Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Jum’at 19 Januari 2018 Pengadilan Agama Barabai kelas IB telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan LKBH Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin tentang Pos Bantuan Hukum pada Pegadilan Agama Barabai Kelas IB bertempat di ruang Dekan Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin yang diahadiri oleh Ketua, wakil ketua, Panitera, Sekretaris dan PPK Pengadilan Agama Barabai beserta TIM LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

 

Perjanjian kerjasama tersebut diadakan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang POSBAKUM dan DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2018, dimana tahun ini Alhamdulillah Pengadilan Agama Barabai mendapatkan alokasi dana untuk Pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya pelayanan POSBAKUM pada tahun ini yaitu dari LKBH Fakultas Syari’ah   UIN Antasari Banjarmasin, maka masyarakat pencari Keadilan bisa mendapatkan pelayanan berupa Konsultasi Hukum, pembuatan gugatan/permohonan, replik, duplik dan lain-lain secara gratis. Karena POSBAKUM adalah pilot proyek dalam program Peradilan Agama yakni JUSTICE FOR ALL atau keadilan bagi semua.

Ditambahkan adanya Posbakum ini diharapkan dalam rangka memberikan layanan hokum pada masyarakat pencari keadilan sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang rumah tangganya sedang bermasalah dengan mudah dan murah.

Akhirnya, diharapkan dengan adanya MOU antara Pengadilan Agama Barabai dengan LKBH Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin, dapat meningkatkan hubungan antar lembaga ke taraf yang lebih intens, sekaligus dapat melahirkan sebuah sinergitas dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu baik ekonomi maupun dalam beracara di Pengadilan Agama.