PENGADILAN AGAMA BARABAI SECARA DARING IKUTI DISKUSI HUKUM DENGAN FCFCOA MENGENAI PERKARA DISPENSASI KAWIN

PENGADILAN AGAMA BARABAI SECARA DARING IKUTI DISKUSI HUKUM DENGAN FCFCOA MENGENAI PERKARA DISPENSASI KAWIN

Pengadilan Agama Barabai kembali mengikuti kegiatan Diskusi Hukum dalam rangka memperingati 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan FCFCOA. Tema diskusi hukum pada hari Jum’at tanggal 28 Juni 2024 ini adalah Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian.

Berdasarkan data perkawinan anak yang disajikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badilag, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M, alasan dispensasi kawin adalah 61% untuk menghindari zina, 29% hamil, 7% pergaulan bebas dan 3% karena budaya atau adat. Beliau menyatakan bahwa Ditjen Badilag sejak 2019 telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah perkawinan anak, salah satunya adalah mendorong satuan kerja di daerah untuk bekerjasama dengan UPTD setempat dalam rangka mengendalikan dan mencegah perkawinan anak. Ditjen Badilag juga mendorong Kemendagri untuk menerbitkan instruksi yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah terkait upaya sistematis dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena mencegah perkawinan anak adalah tanggungjawab lintas sectoral, maka penting bagi satuan kerja di daerah melebarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengupayakan pencegahan perkawinan anak.

Selanjutnya, Ibu Rini Handayani, S.E., M.M, Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga KPPPA menyampaikan resiko-resiko perkawinan anak, diantaranya adalah kematian ibu dan anak saat melahirkan, anak yang lahir stunting, resiko kekerasan terhadap ibu dan anak, dan resiko memiliki pendidikan yang lebih rendah sehingga berdampak kepada Indonesia secara keseluruhan.

Hakim dari FCFCOA, Liz Boyle, menyampaikan sebuah peneiltian yang menyatakan bahwa angka perkawinan anak akan lebih tinggi ketika anak tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Berdasarkan jurnal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sektor pendidikan sangat terkait dengan perkawinan anak. Terakhir, Ketua Pengadilan Agama Situbondo, YM. Dr. Safi, M.H., memaparkan mengenai situasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Situbondo, strategi serta cara pencegahannya.