TENAGA TEKNIS PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI BIMTEK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENYELESAIAN HUKUM KELUARGA

TENAGA TEKNIS PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI BIMTEK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENYELESAIAN HUKUM KELUARGA

Seluruh tenaga teknis Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 secara antusias mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan tema Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga.
Tema yang diangkat yaitu mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Hukum Keluarga amat erat kaitannya dengan peradilan agama yang menangani banyak perkara yang melibatkan keluarga. Pada era saat ini, pengadilan tidak hanya dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara formil namun juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi setiap pihak berperkara, sehingga dalam setiap penyelesaian perkara nilai-nilai hak asasi manusia menjadi pijakan utama.

Yang Mulia Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama berkesempatan menjadi narasumber dalam bimbingingan teknis ini. Dengan semangat beliau mendorong seluruh peserta bimbingan teknis untuk secara aktif belajar karena saat ini akses pada berbagai bidang ilmu pengetahuan sangat mudah didapatkan.

Mengawali paparan, beliau menyampaikan dua hal yang menurutnya harus disepakati bersama. Pertama adalah bahwa sebagai umat Islam kita harus meyakini nilai-nilai fundamental ada dalam Al-Quran. Kedua bahwa hukum tidak statis sehingga sebagai hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpegang pada putusan yang pernah dibuat sebelumnya namun juga harus selalu memperbarui ilmu yang dimiliki. Dari dua hal tersebut, beliau menyimpulkan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi namun nilai fundamental tidak akan mengalami perubahan sehingga nilai-nilai tersebut lah yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Selanjutnya, beliau menjelaskan mengenai definisi hak asasi manusia dan hukum keluarga, landasan moral dan yuridis hak asasi manusia. Beliau menambahkan bahwa dalam penyelesaian perkara seputar hukum keluarga sering kali mengabaikan dua hak asasi manusia, yaitu hak perempuan dan anak. Diadakan pula diskusi mengenai UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan Anak.