TINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN, SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI WEBINAR PELATIHAN KPA MAHKAMAH AGUNG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Bapak Aan Wiharyanto, S.H., M.M., mengikuti kegiatan Webinar Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung.

Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan secara daring ini dihadiri oleh seluruh Sekretaris Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari seluruh Indonesia. Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperdalam pemahaman para pejabat kesekretariatan terkait mekanisme pengelolaan anggaran belanja negara yang selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Tampil sebagai narasumber ahli dalam webinar tersebut adalah Bapak Baihaki, S.Si., M.M., yang merupakan seorang Fasilitator Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersertifikat. Dalam sesi pemaparannya, beliau membedah secara komprehensif mengenai batasan kewenangan, tanggung jawab, serta tugas-tugas pokok seorang Kuasa Pengguna Anggaran di sebuah satuan kerja.

Salah satu poin teknis krusial yang digarisbawahi oleh narasumber adalah mengenai fleksibilitas peran KPA dalam ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Bapak Baihaki menjelaskan secara rinci landasan hukum di mana seorang Kuasa Pengguna Anggaran diperbolehkan untuk merangkap tugas dan bertindak sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), guna memastikan roda operasional pengadaan di satuan kerja tetap berjalan efektif dan efisien.

Melalui bimbingan teknis dan diskusi intensif ini, diharapkan kapasitas manajerial jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Barabai semakin matang. Dengan pemahaman yang utuh mengenai tupoksi KPA, pelaksanaan anggaran belanja instansi ke depannya diyakini akan semakin optimal, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi kesalahan administratif.