UPAYAKAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN, PENGADILAN AGAMA BARABAI BELAJAR LAGI LEWAT DISKUSI YUDISIAL BERSAMA FCFCOA

UPAYAKAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN, PENGADILAN AGAMA BARABAI BELAJAR LAGI LEWAT DISKUSI YUDISIAL BERSAMA FCFCOA

Tenaga teknis Pengadilan Agama Barabai kembali mengikuti kegiatan secara daring Diskusi Yudisial Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan FCFCOA pada Jum’at, 23 Februari 2024. Diskusi yudisial kali ini mengambil tema Praktik Baik perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M, tema ini amat menarik untuk didiskusikan  karena sejak 2021 Dirjen Badilag telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

Terdapat lima isu penting terkait hak perempuan dan anak pascaperceraian, yaitu aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, ketersediaan blangko gugatan perceraian yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait akibat perceraian, perspektif hakim dalam menerapkan azas hakim aktif dan pasif dalam penanganan perkara perceraian, metode penentuan akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara, dan terakhir pelaksanaan putusan yang memungkinkan perempuan dan anak segera mendapatkan hak-haknya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan beberapa upaya untuk merespon isu-isu penting tersebut diantaranya dengan menerbitkan brosur ringkasan kebijakan jaminan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, menyediakan template pada aplikasi gugatan mandiri yang memuat hak pada saat menyusun surat gugatan, dan mendorong kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah Daerah terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Diharapkan seluruh peserta diskusi mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan ini, utamanya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sebagai bukti bahwa negara hadir saat masyarakat membutuhkan