UPAYAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI DISKUSI INTERNASIONAL

UPAYAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, PENGADILAN AGAMA BARABAI SAKSIKAN DISKUSI INTERNASIONAL

Jumlah perkawinan anak di Indonesia adalah salah satu kekhawatiran yang layak untuk menjadi perhatian karena memiliki banyak dampak negatif seperti meningkatnya angka risiko kematian bayi, bayi lahir prematur, kurang gizi sehingga beresiko mengalami stunting dan lain-lain. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang menyelenggarakan Diskusi Internasional yang difasilitasi oleh AIPJ2 atau Australia Indonesia Partnership for Justice dengan tema Pencegahan Perkawinan Anak & Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak pada Perkara Dispensasi Kawin pada hari Jum’at tanggal 29 September 2023 dan diikuti oleh seluruh Peradilan Agama seluruh Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Barabai yang ikut menyaksikan kegiatan diskusi ini secara daring di Ruang Media Center.

Indonesia telah memiliki strategi nasional untuk mencegah perkawinan anak yang melibatkan 18 kementerian/lembaga namun sampai saat ini hanya beberapa kementerian/lembaga yang aktif memberikan edukasi terkait risiko perkawinan anak sehingga strategi nasional ini belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. Direktur Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama selaku salah satu pembicara menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah ikut serta pada menyukseskan strategi nasional mencegah perkawinan anak lewat penguatan regulasi dan kelembagaan yang dalam hal ini dikeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sebagian besar jumlah perkawinan anak bukanlah demi kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu dari diskusi ini Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. berharap insan pengadilan terutama hakim dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan anak.