WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BARABAI BERIKAN MATERI KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BARABAI BERIKAN MATERI KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA

Pada hari Selasa 29 Agustus 2023, para mahasiswa magang dari STAI Darul Ulum Kandangan menerima materi pembekalan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai, Dr. H. Muhammad Najmi Fajeri, S.H.I., M.H.I. yang membahas tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama. Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Barabai, acara dimulai pada pukul 11.00 WITA dengan dipandu Mediana Ayu Ramadanty, A.Md.A.B. sebagai moderator.

 

“Kompetensi” atau dalam Bahasa Belanda disebut “competentie” dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan. Dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut 2 hal yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.
Lebih jauh, Bapak Najmi menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pengadilan Agama berwenang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkara perkawinan yang dialukan menurut syariat Islam, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Sedangkan Kompetensi Relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Dalam kedua jenis kompetensi atau kewenangan ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Apabila terjadi suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan Agama tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding its power). Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah.

Kesimpulannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. Ada pun objek perkara diatur secara limitatif dalam UU Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Para mahasiswa sangat antusias mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber. Setelah materi dilanjutkan diskusi dan tanya jawab agar para mahasiswa lebih memahami materi yang telah disampaikan.