Menutup pekan pertama di bulan Maret, seluruh aparatur Pengadilan Agama Barabai melaksanakan kegiatan briefing pada hari Jumat, 06 Maret 2026. Bertempat di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kegiatan pembinaan dan evaluasi rutin ini dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai.

Mengawali arahannya, Ketua Pengadilan Agama Barabai menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan keluarga besar Pengadilan Agama Barabai atas kesuksesan penyelenggaraan acara Buka Puasa Bersama yang dilaksanakan kemarin. Beliau menuturkan bahwa meskipun terdapat sedikit dinamika dan kendala teknis di lapangan, secara keseluruhan acara tersebut berjalan dengan sangat baik, lancar, dan penuh kehangatan dari awal hingga akhir. Kesuksesan ini menjadi bukti nyata solidnya kekompakan aparatur Pengadilan Agama Barabai.

Agenda briefing kemudian dilanjutkan dengan penyampaian informasi kedinasan. Pimpinan menyosialisasikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 401/SEK/HM3.1.1/III/2026 terkait ketentuan dan kebijakan terbaru mengenai sistem kerja Work From Anywhere (WFA). Beliau menyampaikan kebijakan terkait WFA yang selaras dengan surat tersebut dan arahan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang diberlakukan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum PTA Banjarmasin, guna menjaga produktivitas kinerja di tengah dinamika birokrasi saat ini.

Kegiatan briefing ini kemudian ditutup dengan sesi bersalam-salaman dan saling mendoakan bagi seluruh aparatur untuk keselamatan dan kebaikan bersama.

Dalam rangka menjaga kelancaran roda organisasi dan tertib administrasi, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Barabai menyelenggarakan rapat internal pada hari Juma, 06 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan.

Rapat krusial ini dilaksanakan secara khusus untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang harus segera diambil oleh instansi menyusul informasi bahwa Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Pengadilan Agama Barabai, Bapak Muhammad Yusuf, S.H., akan segera memasuki masa purnabakti pada awal bulan April mendatang.

Mengingat peran vital Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dalam urusan administrasi kesekretariatan, terutama yang menyangkut pembinaan pegawai, tata laksana, dan pemenuhan hak-hak kepegawaian, Tim Baperjakat memandang perlu adanya langkah antisipasi yang matang agar transisi kepemimpinan tidak mengganggu kinerja pelayanan internal pengadilan.

Pelaksanaan rapat Baperjakat ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Agama Barabai dalam mengimplementasikan manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang terukur, diharapkan masa transisi di bagian Kepegawaian dan Ortala pada April nanti dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

Dalam rangka mematangkan persiapan evaluasi tahunan dan komitmen mewujudkan peradilan yang bersih, Pengadilan Agama Barabai menggelar Rapat Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas. Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim ZI PA Barabai, H. Riduan, S.Ag., M.H., dengan didampingi oleh Panitera dan Sekretaris.

Agenda utama rapat ini difokuskan pada pemenuhan instruksi pimpinan pusat yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 585/DjA/OT1.6/II/2026. Surat edaran tersebut berisi tentang Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu poin krusial dalam surat edaran tersebut menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk segera melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Dirjen Badilag menetapkan batas waktu maksimal pelaksanaan penilaian mandiri tersebut paling lambat pada tanggal 13 Maret 2026.

Mengingat tenggat waktu yang sudah berada di depan mata, Bapak H. Riduan dalam arahannya memberikan instruksi kepada seluruh aparatur yang tergabung dalam tim kerja. Beliau menekankan pentingnya sinergi dan pergerakan yang cepat, terukur, dan tepat sasaran mengingat waktu yang terbatas.

Lebih lanjut, keterlibatan Panitera dan Sekretaris selaku unsur pimpinan kesekretariatan dan kepaniteraan juga diharapkan mampu mempercepat proses konsolidasi data dan eviden di masing-masing bagian. Keduanya turut memantau dan memastikan tidak ada dokumen yang terlewat dalam pengunggahan pada aplikasi PMPZI.