Berita Seputar Pengadilan

Pengelolaan keuangan yang sehat akan melahirkan ketenangan batin . Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan benteng pertahanan pertama bagi seorang hakim. Hakim yang tenang secara finansial akan mampu memutus perkara dengan adil tanpa intervensi. Untuk itu, literasi keuangan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga independensi dan mencegah perilaku koruptif atau transaksional akibat kegagalan mengelola penghasilan.

Mengingat pentingnya literasi perencanaan dan pengelolaan keuangan, Ketua Pengadilan Agama Barabai, Bapak Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., bersama Wakil Ketua Bapak H. Riduan, S.Ag., M.H., dan seluruh jajaran Hakim Pengadilan Agama Barabai mengikuti kegiatan sosialisasi daring yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) bertajuk “Penguatan Literasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” pada Rabu, 21 Januari 2026. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, kegiatan ini diikuti secara khidmat sebagai bentuk komitmen dalam menjaga marwah dan integritas profesi hakim.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli di bidang perencanaan keuangan, di antaranya Ligwina Hananto (CEO & Lead Financial Trainer QM Financial) serta praktisi perbankan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Para narasumber memberikan tips praktis mengenai cara mengatur cash flow hingga instrumen investasi syariah yang aman bagi pejabat negara.

Bagi jajaran Hakim Pengadilan Agama Barabai, materi ini menjadi insight yang sangat berharga untuk membangun gaya hidup yang proporsional dan bermartabat. Dengan literasi keuangan yang mumpuni, diharapkan para hakim dapat terhindar dari jeratan masalah ekonomi yang seringkali menjadi celah masuknya godaan gratifikasi, sehingga integritas lembaga peradilan tetap terjaga.

Guna mewujudkan kepastian hukum dan transparansi biaya perkara bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pengadilan Agama Barabai melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Negeri Barabai pada Selasa, 20 Januari 2026. Rombongan Pengadilan Agama Barabai yang dipimpin langsung oleh Ketua, didampingi oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Jurusita disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai.

Agenda utama pertemuan kedua lembaga peradilan ini adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama mengenai Radius dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini dinilai sangat krusial mengingat Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Negeri Barabai berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama, sehingga diperlukan keseragaman standar biaya zonasi pemanggilan para pihak berperkara agar tidak terjadi ketimpangan.

Dengan adanya SK Bersama ini, masyarakat mendapatkan kepastian dan transparansi mengenai rincian biaya panjar perkara. Sinergi ini menjamin bahwa biaya panggilan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang didasarkan pada jarak tempuh dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi para pihak ini memiliki standar yang setara dan akuntabel.

Langkah harmonisasi ini merupakan bentuk komitmen bersama penegak hukum di Barabai untuk memberikan pelayanan prima yang jujur, terbuka, dan terjangkau bagi seluruh pencari keadilan.

Mengawali aktivitas pelayanan di minggu ketiga bulan Januari 2026, segenap aparatur Pengadilan Agama Barabai melaksanakan kegiatan rutin Apel Senin Pagi di halaman kantor pada Senin, 19 Januari 2026. Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai, Bapak H. Riduan, S.Ag., M.H., yang memberikan sejumlah arahan penting kepada seluruh peserta apel.

Membuka amanatnya, Wakil Ketua menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai dan panitia yang terlibat dalam kegiatan Family Gathering di Loksado, pada hari Minggu kemarin. Beliau bersyukur agenda tersebut dapat terlaksana dengan sukses, lancar, dan tanpa kendala berarti.

Lebih lanjut, Wakil Ketua kembali menegaskan pesan substansial dari Ketua Mahkamah Agung RI terkait pentingnya menjaga marwah lembaga. Beliau mengingatkan seluruh aparatur, baik Hakim maupun pegawai, untuk senantiasa menjunjung tinggi etika profesi dan integritas di manapun berada, serta menjauhi segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Menutup amanatnya, H. Riduan menyoroti hal teknis terkait Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2025. Beliau mengingatkan bahwa hari ini merupakan batas akhir masa sanggah.

“Kita akan berusaha maksimal memanfaatkan masa sanggah ini untuk memperbaiki poin penilaian yang dirasa belum sesuai. Namun, apabila sanggahan kita nantinya tidak diterima atau ditolak, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi agar kita bisa memperbaikinya di penilaian triwulan mendatang,” pungkasnya dengan bijak.

Kegiatan apel pagi ditutup dengan pembacaan doa dan bersalam-salaman, sebelum seluruh aparatur kembali ke meja kerja masing-masing untuk memulai pelayanan.