Berita Seputar Pengadilan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan terukur, Pengadilan Agama Barabai terus proaktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional.

Pada hari Rabu 29 April 2026, Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Bapak Aan Wiharyanto, S.H., M.M., mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan pembinaan berskala nasional ini dihadiri secara terpusat dan daring oleh seluruh pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, serta jajaran Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, Mahkamah Agung secara khusus menghadirkan narasumber perwakilan langsung dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam sesi pemaparannya, narasumber dari KemenPAN-RB menitikberatkan pada dua agenda strategis dalam reformasi pelayanan public, yaitu standardisasi jenis pelayanan dan kebijakan penggunaan Aplikasi SKM Online.

Pengadilan Agama Barabai kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program-program strategis yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dukungan tersebut dibuktikan melalui partisipasi aktif instansi dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (PK2D) yang kali ini difokuskan di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara pada hari Selasa, 28 April 2026.

Mewakili Pengadilan Agama Barabai, Panitera Bapak H. Anshari Saleh, S.H.I., hadir langsung untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan di desa tersebut. Program PK2D sendiri merupakan langkah strategis lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi daerah—seperti Dinas Sosial, Disdukcapil, hingga Kementerian Agama—guna memperkuat fondasi kesejahteraan, kesehatan, dan legalitas struktur keluarga di tingkat desa.

Kehadiran Pengadilan Agama Barabai dalam program ini memegang peranan yang krusial, khususnya pada dimensi legalitas keluarga. Dalam forum tersebut, Bapak H. Anshari Saleh, S.H.I., turut mendukung langkah-langkah penyelesaian masalah hukum keluarga yang kerap terjadi di tengah masyarakat desa, seperti pentingnya pencatatan perkawinan yang sah secara hukum negara, edukasi terkait risiko perkawinan di bawah umur, hingga solusi melalui pendaftaran perkara Isbat Nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah.

Kegiatan pembinaan ini juga menjadi ajang koordinasi intensif menjelang penilaian PK2D tingkat provinsi yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 12 Mei 2026 mendatang. Pada hari penilaian oleh tim provinsi tersebut, Pengadilan Agama Barabai berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dengan mendirikan stan khusus PELING (PTSP Keliling).

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel, Sekretaris Pengadilan Agama Barabai, Bapak Aan Wiharyanto, S.H., M.M., mengikuti kegiatan Webinar Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung.

Kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan secara daring ini dihadiri oleh seluruh Sekretaris Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari seluruh Indonesia. Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperdalam pemahaman para pejabat kesekretariatan terkait mekanisme pengelolaan anggaran belanja negara yang selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Tampil sebagai narasumber ahli dalam webinar tersebut adalah Bapak Baihaki, S.Si., M.M., yang merupakan seorang Fasilitator Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bersertifikat. Dalam sesi pemaparannya, beliau membedah secara komprehensif mengenai batasan kewenangan, tanggung jawab, serta tugas-tugas pokok seorang Kuasa Pengguna Anggaran di sebuah satuan kerja.

Salah satu poin teknis krusial yang digarisbawahi oleh narasumber adalah mengenai fleksibilitas peran KPA dalam ekosistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Bapak Baihaki menjelaskan secara rinci landasan hukum di mana seorang Kuasa Pengguna Anggaran diperbolehkan untuk merangkap tugas dan bertindak sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), guna memastikan roda operasional pengadaan di satuan kerja tetap berjalan efektif dan efisien.

Melalui bimbingan teknis dan diskusi intensif ini, diharapkan kapasitas manajerial jajaran Kesekretariatan Pengadilan Agama Barabai semakin matang. Dengan pemahaman yang utuh mengenai tupoksi KPA, pelaksanaan anggaran belanja instansi ke depannya diyakini akan semakin optimal, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi kesalahan administratif.