Page 11 - LKJIP PA Barabai 2024

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertanggungjawabkan Dengan terselenggaranya good governance
pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 untuk mewujudkan inspirasi dan tuntutan
berdasarkan penetapan kinerja yang telah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu
Agama Barabai Kelas IB sebagai lembaga peradilan diperlukan perkembangan dan penerapan sistem
saat ini dituntut membuat Laporan Kinerja selama pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
tahun 2024. Dengan menyadari kemandirian legitimate sehingga penyelenggaraan
lembaga peradilan berorientasi kepada pemerintahan dan pembangunan dapat
kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
hukum yang prima dan berkeadilan, didukung oleh bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
Sumber Daya Manusia (SDM), penyelenggaraan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Good
pelayanan hukum yang profesional, berwawasan ke governance yang dimaksud adalah merupakan
depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam
maupun tersedianya kualitas dan kuantitas sarana melaksanakan penyediaan public goods and
dan prasarana penyelenggara pelayanan hukum services. Agar good governance dapat jadi
yang presentatif, peningkatan kapabilitas kenyataan maka dibutuhkan komitmen dan
penatakelolaan peradilan sesuai tuntutan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan
manajemen modern guna memenuhi era masyarakat. Good governance yang menuntut
keterbukaan informasi, akuntabilitas kinerja dan adanya ’alignment’ (koordinasi yang baik dan
kepercayaan publik serta struktur kelembagaan. integritas, profesionalis, etos kerja, dan moral yang
tinggi). Dengan demikian penerapan konsep good
Di samping itu, Pengadilan Agama Barabai Kelas IB governance penyelenggaraan kekuasaan
dituntut bersifat terbuka terhadap tuntutan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.
transparansi birokrasi dengan membuka akses
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk Terselenggaranya good governance merupakan
memperoleh informasi tentang pengadilan. syarat utama untuk mewujudkan aspirasi
Pengadilan Agama Barabai Kelas IB berupaya masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita
semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang negara. Dalam hak tersebut diperlukan
cepat, sederhana, dan biaya yang ringan dengan pengembangan dan penerapan sistem
menerapkan pengelolaan perkara dengan aplikasi pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
aplikasi E-court serta menggunakan Teknologi pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
Informasi (TI) lainnya untuk menunjang terpenuhinya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
kehendak masyarakat atau informasi yang akurat serta bebas KKN.
dari pengadilan.

02

LKjIP 2024 Pengadilan Agama Barabai