Page 24 - LKJIP TAHUN 2023

INDIKATOR

KINERJA
UTAMA

KINERJA INDIKATOR PENJELASAN
UTAMA KINERJA

Index persepsi pencari Catatan:
keadilan yang puas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi
terhadap layanan peradilan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik.
Nilai Persepsi minoimal 3.6 dengan nilai konversi interval Indeks Kepuasan
Masyarakat Index harus ≥ 80.

Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu x 100%
Jumlah putusan
Catatan:
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan
Persentase salinan putusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 tentang Penyampaian Salinan dan
yang disampaikan ke para Petikan Putusan.
pihak tepat waktu Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian
salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan, untuk perkara perdata
pengadilan menyampaikan Salinan putusan kepada para pihak paling lama 14
(empat belas) hari.
Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100%
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi
Catatan:
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
Persentase perkara yang Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi
diselesaikan melalui yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan
mediasi akta perdamaian.
Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang
masuk pada tahun berjalan.
Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya
(meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil
sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%
Jumlah Perkara yang dilakukan secara Prodeo
Catatan:
Meningkatnya Akses Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Peradilan bagi Persentase perkara prodeo Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
Masyarakat Miskin yang diselesaikan Definisi prodeo sesuai di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
dan Terpingirkan tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu
di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
Perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang
diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni.
Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak
perlu mencantumkan dalam Indikator Kinerja Utama pengadilan.

15

Pengadilan Agama Barabai LKjIP 2023