Page 23 - LPK PA Barabai 2024

DASAR HUKUM

Yang menjadi landasan kerja Pengadilan
Agama Barabai Kelas IB dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
adalah sebagai berikut:

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, jo. Keputusan Menteri
Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10
Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/001/SK/I/1993 tanggal 24 Januari 1991 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
Tinggi Agama; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016
Keputusan Ketua Mahkamah Agama RI Nomor: tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas di
Administrasi Pengadilan; bawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 14 Surat Keputusan
tentang Mediasi; Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman PTSP di
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; lingkungan Peradilan Agama;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/ Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara
KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan
Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang
Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai merupakan revisi Perma Nomor 5 tahun 2018;
Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019
yang berada di bawahnya; tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengaduan; 2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2023.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024 | 4