Page 20 - Demo

pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada diBawahnya;Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 tentang PerwakafanTanah Milik, jo. PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 1997 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 tentang PerwakafanTanah Milik;Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 94Tahun 2012 tentang Hak Keuangandan Fasilitas Hakim yang Berada diBawah Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 2024;Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;4LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTahun 2025DASAR HUKUMYang menjadi landasan kerja Pengadilan AgamaBarabai Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok danfungsi adalah sebagai berikut:Undang- Undang Nomor 48 tahun2009 tentang KekuasaanKehakiman;Undang- Undang Nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-undangNomor 5 tahun 2004 dan Undangundang Nomor 3 tahun 2009;Undang- Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang-undangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Staablad 1937 Nomor 638-639tentang Peradilan di luar Jawa danMadura;Undang- Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinansebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 16 Tahun2019;Undang- Undang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf;Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2019 tentang Jenis danTarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku