Page 21 - Demo

Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di bawahnya;Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2019 tentangadministrasi Perkara danpersidangan di Pengadilan secaraelektronik sebagaimana telahdiubah dengan PeraturanMahkamah Agung Nomor 7 Tahun2022;Keputusan Presiden RI Nomor 21Tahun 2004 tentang PengalihanOrganisasi, Administrasi danFinansial di LingkunganPengadilan Umum, PengadilanTata Usaha Negara, danPengadilan Agama ke MahkamahAgung;Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, jo. KeputusanMenteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 tentang PelaksanaanImpres Nomor 1 Tahun 1991tanggal 10 Juni 1991 tentangKompilasi Hukum Islam;Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor: KMA/001/SK/I/1993tanggal 24 Januari 1991 tentangPola Pembinaan dan PengendalianAdministrasi KepaniteraanPengadilan Agama dan PengadilanTinggi Agama; danPeraturan perundangan lainnyaterkait dengan tugas pokok danfungsi pengadilan agama danadministrasi umum lainnya.5PENGADILAN AGAMA BARABAIKelas IBPeraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2008 tentangKompilasi Hukum EkonomiSyariah;Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2020 tentangPelaksanaan Pemberian TunjanganKinerja Pegawai di LingkunganMahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada diBawahnya;Peraturan Mahkamah AgungNomor 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan;Peraturan Mahkamah AgungNomor 9 Tahun 2016 tentangPedoman Penanganan Pengaduan(Wistleblowing System) diMahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada diBawahnya;Peraturan Mahkamah AgungNomor 7 Tahun 2016 tentangPenegakan Disiplin Kerja Hakimpada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada dibawahnya;Peraturan Mahkamah AgungNomor 8 Tahun 2016 tentangPengawasan dan PembinaanAtasan Langsung di Lingkungan