Mekanisme Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil PBJ

Pengumuman

PENGUMUMAN SIDANG ITSBAT NIKAH | (14/11)
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024 | (22/08)
Pengadaan Langsung Layanan Pos Bantuan Hukum | (19/12)
Pengadaan Langsung Peralatan Fasilitas Perkantoran | (18/09)
Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023 | (09/06)
Update Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.3.0 dan Aplikasi e-Terpadu Versi.3.0.0 | (08/06)
Rekonsiliasi dan Update Data SIKEP | (30/05)
Pemberitahuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Periode 1 Oktober 2023 | (29/05)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

BRIEFING PAGI PTSP KEMBALI DILAKSANAKAN, LAYANAN PRIMA PRIORITAS UTAMA | (12/12)

MANTAPKAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN, TIM KEMBALI ADAKAN RAPAT | (11/12)

BRIEFING PAGI, KETUA PENGADILAN AGAMA BARABAI MEMBERIKAN ARAHAN AGAR MENGHINDARI PERBUATAN YANG MERUGIKAN NEGARA & TATANAN PEMERINTAHAN | (11/12)

PENGADILAN AGAMA BARABAI HADIRI PERINGATAN HARI IBU YANG KE-96 | (10/12)

TINGKATKAN PEMAHAMAN SEPUTAR PENGELOLAAN BMN, PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI BIMBINGAN TEKNIS | (10/12)

PENGADILAN AGAMA BARABAI IKUTI RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2024 | (09/12)

Berita Lainnya

Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil PBJ

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

a.	Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
	1)	Kesalahan dalam melakukan evaluasi
	2)	Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuantuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
	3)	Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
	4)	Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
b.	Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
c.	Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
d.	Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
e.	Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
	1)	Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
	2)	Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalah ha tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah diuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
b.	Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
c.	Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
d.	KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
e.	Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.
f.	Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka:
	1)	Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
	2)	UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
g.	Sanggah banding menghentikan proses tender
h.	Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya